Banner
Divisi Data Litbang DikbudKementerian Pendidikan
Login Member
Username:
Password :
Jajak Pendapat
perlukan mata pelajaran Informatika di berikan di SMP?
Tidak Perlu
Perlu
  Lihat
Bermanfaatkah Website sekolah bagi anda
Ragu-ragu
Tidak
Ya
  Lihat
Statistik

Total Hits : 25989
Pengunjung : 9391
Hari ini : 8
Hits hari ini : 20
Member Online : 0
IP : 18.205.109.82
Proxy : -
Browser : Opera Mini
:: Kontak Admin ::

nugroho_ahmad2000@yahoo.com    smpn_9_yk@yahoo.co.id

Laporan IKM SMP N 9 Yogyakarta

Tanggal : 09/03/2019, 14:19:01, dibaca 15 kali.
  1. PENDAHULUAN

 

  1. Latar belakang masalah

Berdasarkan peraturan wali kota no 37/tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat skpd/unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, maka sekolah sebagai lembaga pelayanan jasa kepada masyarakat wajib melakukan survey kepada masyarakat atau siswa tentang pelayanan jasa pendidikan yang telah diberikan kepada siswa, sekaligus memberikan laporan kepada pemerintah kota Yogyakarta hasil survey tersebut.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong  setiap unit penyelenggara  pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.    

Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat  (IKM) unit pelayanan diperlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan bagi Instansi, Pemerintah Pusat,  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi masing-masing. Oleh karena itu, penetapan unsur penilaian telah didahului dengan penelitian yang  dilaksanakan atas kerja sama Kementerian PAN dengan BPS. Dari hasil penelitian diperoleh 48 (empat puluh delapan) unsur penting yang mencakup berbagai sektor layanan yang sangat bervariasi  dan dari hasil pengujian akademis/ilmiah diperoleh 14 (empat belas) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan,  untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan. Namun demikian, masing-masing unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap  relevan dengan karakteristiknya.

 

  1. Tujuan SKM

Untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan, Instansi Pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah;

Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat  dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.

 

  1. Metode Pengukuran

Metode pengolahan data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang”  masing-masing  unsur  pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap  14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

 

Bobot nilai rata-rata tertimbang =  Jumlah bobot      1     

_____________      = ____     = 0,071

Jumlah Unsur                           14

 

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

 

IKM  = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

____________________________    X  Nilai penimbang

Total unsur yang terisi

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

               

IKM Unit Pelayanan x 25

 

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

a. Menambah unsur yang dianggap relevan.

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 (empat belas) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

 

Tabel Penilaian Kinerja  

 

Nilai Persepsi

Nilai interval (NI)

Nilai interval konversi (NIK)

Mutu Pelayanan

Kinerja unit pelayanan

1

1,5   - 2,5996

25,00 – 64,99

D

Tidak baik

2

2.6  - 3.064

65,00 – 76,60

C

Kurang baik

3

3,064 – 3,532

76,61 – 88,30

B

Baik

4

3,5324 -4,00

88,31 – 100,00

A

Sangat baik

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tim SKM

Tim SKM SMPN 9 Yogyakarta terdiri atas

  1. Drs. Sugiharjo, M Pd Kepala Sekolah/ Penanggung jawab
  2. Sumarjo, M Pd Sekretaris
  3. Yuli Sapta Wulandari, S Pd Anggota
  4. Miftakhurrokhmah, S Pd Anggota
  5. Drs. Surasmanto Anggota
  6. Wahudi, S Pd Anggota

 

  1. Jadwal Pelaksanaan SKM

Penyusunan kuisoner Maret 2019

Penyebaran/ pengisian  kuisoner Mei 2019

Penyusunan laporan Juni 2019

Penyerahana laporan Juli 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ANALISA HASIL SURVEI

 

  1. Data kuisioner

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.

Bagian  II : Identitas pencacah, berisi data pencacah. (apabila kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi).

Bagian III : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban  pertanyaan  dari setiap  unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak  baik  diberi  nilai persepsi 1, kurang baik  diberi nilai persepsi 2, baik diberi  nilai persepsi 3, sangat baik  diberi  nilai persepsi 4.

  1. Perhitungan Pengukuran

(terlampir)

  1. Deskripsi Hasil Analisis

Berdasarkan hasil survey yang sudah dilakukan, dari 18 rombongan belajar, diambil 6 kelas sebagai sampel dengan hasil sebagai berikut:

No

Kelas

Nilai Rerata

Kriteria

Diskripsi

1

8 A

83

B

Baik

2

8 E

81

B

Baik

3

8 F

92

A

Sangat Baik

4

9 B

85

B

Baik

5

9 C

86

B

Baik

6

9 D

83

B

Baik

 

Rerata

85

B

Baik

 

  1. PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh menunjukkan bahwa indeks Kepuasan Siswa menunjukkan rerata 85 dengan kriteria B atau Baik.

  1. Saran/Rekomendasi

Dari hasil didapatkan menunjukkan bahwa siswa sudah terlayani dengan baik, meskipun belum maksimal. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah:

 Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan :

  1. Penggunaan media belajar dan sumber belajar
  2. Penggunaan metode pembelajaran
  3. Ketrampilan guru dalam memberi penguatan
  4. Kemampuan guru dalam membuka pelajaran
  5. Kemampuan guru dalam menutup pelajaran
  6. Ketrampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil
  7. Ketrampilan guru dalam menjelaskan materi

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan unsur pelayanan adalah dengan menyelenggarakan IHT/workshop tentang:

  1. Upaya meningkatkan kemampuan guru dalam penggunaan media belajar.
  2. Upaya meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran.

 

Fasilitas yang perlu ditambah antara lain:

  1. Tempat ibadah (masjid, ruang doa) agar lebih memadai.
  2. Penghijauan lingkungan sekolah agar lebih nyaman untuk pembelajaran.

 



Kembali ke Atas


Berita Lainnya :
 Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas